https://ejurnal.stih-painan.ac.id/index.php/jpk/issue/feed Jurnal Pilar Keadilan 2021-07-07T10:10:29+00:00 Open Journal Systems <div style="border: 3px #FF0000 Dashed; padding: 10px; background-color: #ebebeb; text-align: left;"> <ol> <li>Journal Title: Jurnal Pilar Keadilan</li> <li>Frequency: September and March</li> <li>Print ISSN: 2798-6640</li> <li>Online ISSN: 2798-4567</li> <li>Editor in Chief: Dr. H. Muchsin Mansyur, S.Pel., M.H</li> <li>DOI: -</li> <li>Publisher: Program Magister Ilmu Hukum, STIH Painan</li> </ol> </div> <p style="text-align: left;"><span style="font-family: Cambria, Georgia, serif;"><img style="margin-left: 8px; margin-right: 15px; box-shadow: 5px 5px 5px gray; float: left;" src="https://ejurnal.stih-painan.ac.id/public/site/images/admin/cover-pilar.png" alt="" width="288" height="407" /></span></p> <p align="justify">Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945, dimana tujuan hukum sendiri ada 3 yaitu kepastian hukum , Keadilan hukum dan kemanfaatan hukum , namun dari ketiga tujuan hukum tersebut keadilanlah yang menjadi tujuan utama ketimbang kemanfaatan hukum dan kepastian hukum.</p> <p align="justify">Keberadaan hukum ditentukan oleh prilaku, sifat dan sikap yang berada dalam jiwa manusia sebagai kodrat berkehidupan dan bermasyarakat.</p> <p align="justify">Pengaturan kaidah hukum tentang tatanan manusia tidak hanya berpedoman kepada aturan aturan baku yang diatur dalam peraturan perundang undangan semata , namun melainkan juga berpedoman kepada segala norma dan nilai moral yang melekat kepada setiap warga negara didalam sebuah negara.</p> <p align="justify">Hukum dalam konteks negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi sangat menjunjung tinggi nilai nilai keadilan yang terdapat didalamnya yang secara prinsip berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia . <br />Sebagai hukum positif di dalam suatu negara hukum, hukum harus dapat menjadi pilar bagi tegaknya keadilan. Penegakan Hukum dituntut supaya dilakukan secara profesional , proposional, baik, adil, serta bijaksana sehingga sesuai dengan kaidah kaidah kemanfaatan hukum, kebaikan dan kesetaraan dalam hukum itu sendiri.</p> <p align="justify">Negara yang demokratis mengedepankan konsep keadilan hukum dalam menciptakan negara hukum yang memberikan rasa adil kepada setiap warga negaranya dengan peraturan peraturan yang teratur dalam penegakanya, sehingga menghasilkan hukum yang baik dan berkualitas demi tercapainya tujuan keadilan hukum serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai pemegang kekuasaaan tertinggi. Untuk itu Pilar Keadilan harus tetap ditegakkan demi mencapai tujuan berbangsa dan bernegara sesuai dengan pembukaan UUD 1945 alinea ke empat yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan Umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam perdamaian dunia.</p> <p align="justify"><strong>Indexed by:</strong></p> <p><a href="#" target="_blank" rel="noopener"><img src="https://i.ibb.co/HF7ZRFg/GS.png" alt="" width="150" /></a> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> https://ejurnal.stih-painan.ac.id/index.php/jpk/article/view/149 ANALISIS FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) TENTANG PERBANKAN SYARI’AH 2021-07-07T09:36:53+00:00 JUNAEDI junaediyev@yahoo.co.id FARIDA NURUN NAZAH faridanurunnazah2011@gmail.com <p>Perkembangan perbankan syari’ah di Indonesia terus mengalami peningkatan. Bahwa faktanya adalah selain Indonesia berada di posisi pertama dan terbesar di dunia dari sisi jumlah perbankan syari’ahnya, Indonesia juga berada di posisi pertama dengan jumlah dewan pengawas syari’ah terbesar di dunia. Berbagai fatwa yang berhubungan dengan perbankan syari’ah telah dilegalisasi oleh Dewan Syari’ah Nasional Majelis ‘Ulama Indonesia (DSN-MUI). Antara lain tentang bunga dan penghimpunan dana. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana penerapan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN_MUI) terhadap Perbankan Syari’ah? Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu dalam menetapkan fatwa, MUI tidak lepas dari pendapat imam madzhab atau ada pendapat yang sudah diungkapkan pengikut imam madzhab. Penyerapan fatwa MUI ke dalam peraturan perundang-undangan dan menempatkan MUI sebagai lembaga yang berhak menentukan kepatuhan syari’ah. Kedua, penyerapan sebagian isi dan substansial fatwa ke dalam peraturan perundang-undangan dan sama sekali belum dimasukan ke dalam undang-undang. Ketiga, fatwa tidak diserap dalam peraturan perundang-undangan, seperti fatwa tentang rekening Koran syari’ah</p> 2021-07-07T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 Jurnal Pilar Keadilan https://ejurnal.stih-painan.ac.id/index.php/jpk/article/view/151 TANGGUNG JAWAB PELAKU BISNIS DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI PERSPEKTIF KAPITALIS DAN HUKUM ISLAM (STUDI KOMPARASI INTEGRASI KEILMUAN) 2021-07-07T10:06:20+00:00 TAJUDDIN tajuddinbone5577@gmail.com CHAFID KHAIRUL ANAM tajuddinbone5577@gmail.com <p>Penyebab masalah lingkungan bukan hanya dari aspek produksi, perkembangan teknologi atau eksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan umat manusia. Karena Allah SWT telah mentasbihkan bumi dengan segala sesuatu yang terkandung di dalamnya untuk umat manusia. Penelaahan masalah lingkungan secara paripurna disebabkan karena adanya dimensi intelektual dan dilema ideologis yang mendalam yang terus menerus menghasilkan kemerosotan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Perspektif Kapitalis telah menerapkan dua solusi. Pertama, Cap and Trade System yang merupakan bagian integral dari Protokol Kyoto dan Skema Perdagangan Emisi Uni Eropa (ETS UE). Perusahaan-perusahaan diminta untuk mengurangi emisi karbon mereka dari waktu ke waktu, yang mengurangi total emisi karbon negara ke tingkat tertentu yang telah dikomitmenkan oleh Negara. Kedua, Clean Development Mechanism (CDM) memungkinkan negara-negara industri untuk meningkatkan kuota CO2 melalui pembelian kredit CO2 (kredit dari pemotongan emisi gas rumah kaca) dari negara-negara berkembang. Berdasarkan pemahaman pembangunan berkelanjutan ini, perusahaan tidak perlu mengurangi polusi bahkan ketika mereka mengkonsumsi kuota maksimum mereka untuk membuang polusi. Perspektif Hukum Islam juga menerapkan solusi, antara lain: mengurangi ketergantungan terhadap asing sebagai sumber pendanaan, memperketat kewajiban Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), kemandirian dalam upaya penerapan kebijakan yang mendukung lingkungan, menerapkan Syariah dan Khilafah Islam sehingga akan menekan kerusakan dan kezhaliman manusia terhadap lingkungan</p> 2021-07-07T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 Jurnal Pilar Keadilan https://ejurnal.stih-painan.ac.id/index.php/jpk/article/view/148 POLITIK HUKUM DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) 2021-07-07T06:45:22+00:00 ZULKIPLI zulkipli.bonto@yahoo.com <p>Politik hokum dibidang pemberantasan korupsi khususnya berkaitan dengan pengelolaan keuangan Negara yang dipisahkan pada BUMN, pemerintahan melalui beberapa ketentuan perundang-undangan, telah menempatkan para pengelola/pengurus BUMN sebagai subyek pelaku korupsi. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan permasalahan dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut : Bagaimana politik hokum dalam pemberantasan korupsi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative dilakukan dengan cara meneliti data sekunder yang meliputi bahan hokum primer, bahan hokum sekunder dan bahan hokum tersier, dan sebagai penunjang menggunakan data primer. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa politik hukum pemberantasan korupsi terhadap pengelolaan BUMN Persero yang tidak bertanggungjawab dan krouptif harus tetap berjalan. Namun demikian dalam pelaksanaannya harus dengan secara hati-hati dan benar-benar dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan. Praktek penegakan hukum pidana korupsi terhadap pengelolaan BUMN Persero selama ini yang merugikan BUMN (Negara) adalah salah satu bagian penting dalam bentuk pengendalian dalam pengelolaan BUMN yang bertanggungjawab dan berintegritas</p> 2021-07-07T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 Jurnal Pilar Keadilan https://ejurnal.stih-painan.ac.id/index.php/jpk/article/view/150 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) PADA PROSES PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA TANGERANG 2021-07-07T09:56:13+00:00 IRMANJAYA irmanjayataher70@gmail.com DJAYADIH irmanjayataher70@gmail.com <p>Upaya mempromosikan, melindungi dan memenuhi hak korban kekerasan dalam rumah tangga harus terlaksana sesuai dengan derajat dan martabat kemanusiannya, namun pada faktanya kondisi ideal sebagaimana dimandatkan dalam konstitusi Republik Indonesia belum dapat berjalan dengan optimal. Hal ini dapat dilihat melalui tidak adanya putusan Hakim Pengadilan Agama Tangerang yang menggunakan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga saat memutus perkara perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak isteri dan anak korban kekerasan pada proses perkara perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Tangerang. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian memperoleh keterangan bahwa bentuk pemenuhan hak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada faktanya belum memberikan pemenuhan hak dan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-undang yang mengaturnya. Menurut penulis, ada beberapa upaya yang perlu dilakukan yaitu; Pertama, Majelis Hakim harus memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban dengan menggunakan wewenang ex-officio hakim dalam memutus perkara dalam memutus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga. Kedua, dibutuhkan Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai paying hukum dalam membuat MoU antara Pengadilan Agama dengan instansi-instansi terkait dalam pemulihan korban kekerasan, seperti MoU antara Pengadilan Agama dengan klinik psikologi terapan. Ketiga, sosialisasi kepada masyarakat agar mengetahui dan memahami adanya hak-hak yang sudah diatur dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga</p> 2021-07-07T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 Jurnal Pilar Keadilan https://ejurnal.stih-painan.ac.id/index.php/jpk/article/view/152 PEMANDUAN KAPAL DALAM TERITORIAL LAUT MENURUT PERSPEKTIF KEDAULATAN INDONESIA 2021-07-07T10:10:29+00:00 MUCHSIN ainie888@gmail.com <p>Indonesia sebagai negara kepulauan yang&nbsp; luas wilayah dua pertiganya adalah laut, tentu transportasi laut sangat dibutuhkan untuk menjalankan roda perekonomian nasional, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, mempererat hubungan antar bangsa. Serta transpoortasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi namun belum berkembang dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan. Pemanduan merupakan kegiatan pandu dalam membantu, memberikan saran, dan informasi kepada Nakhoda tentang keadaan perairan setempat yang penting agar navigasi-pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib, dan lancar demi keselamatan kapal dan lingkungan. Pekerjaan memandu kapal ternyata termasuk pekerjaan yang tidak saja memerlukan sumber daya manusia berketrampilan khusus untuk melaksanakannya, tetapi juga dituntut tanggung jawab prestasi kerja, kerja sama, prakarsa, kejujuran, ketaatan dan perilaku kondisi fisik yang prima dalam pelaksanaannya. Kedaulatan negara merupakan keamanan wilayah, karena itu laut yang tidak aman menunjukkan negara tidak berdaulat. Realitanya, kondisi sistem kelembagaan saat ini yang terjadi adalah banyaknya instansi yang terlibat atau berkepentingan dalam pelaksanaan penegakan hukum, keselamatan, dan keamanan di laut. Hugo Krabbe berusaha memecahkan masalah teori kedaulatan negara juga&nbsp; teori kedaulatan rakyat yang sudah ada sebelumnya, di mana Jean Bodin, merumuskan bahwa kedaulatan adalah sifat utama dari negara</p> 2021-07-07T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2021 Jurnal Pilar Keadilan