Jurnal Pilar Keadilan

REGULATORY IMPACT ASSESSMENT PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

2020-10-13T09:08:35+00:00

Pemerintah Indonesia berkali-kali meminta agar penggunaan Produk Dalam Negeri dijadikan prioritas dalam pembelanjaan atau Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan instansi pemerintah dan BUMN. Berbagai aturan pun dikeluarkan sebagai upaya mewajibkan. Apa saja dampak dari peraturan-peraturan tersebut kepada pengembangan penggunaan Produk Dalam Negeri? Sejauh mana Regulatory Impact Assessment pada peraturan-peraturan penggunaan Produk Dalam Negeri ini bisa dilakukan dan seperti apa hasilnya?

PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARYAWAN BORONGAN DENGAN PERUSAHAAN PEMBERI KERJA

2020-10-13T09:37:47+00:00

Suatu hubungan kerja antara PT. Charoen Pokphand Indonesia sebagai perusahaan Pemberi Kerja, kemudian PT. Surya Bangun Indo Perkasa sebagai perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh penerima pemborongan pekerjaan, dan Tenaga Kerja Borongan, seringkali tidak sejalan dengan apa yang diharapkan, sehingga pada akhirnya menimbulkan perselisihan, yaitu adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dialami oleh 15 (lima belas) tenaga kerja borongan tersebut, terhadap PT. Surya Bangun Indo Perkasa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa proses penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan Borongan dengan Perusahaan Pemberi Kerja di Tingkat Kasasi Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Putusan Nomor: 375 K/PDT.SUS-PHI/2015 untuk PT. Charoen Pokphand Indonesia dan PT Surya Bangun Indo Perkasa, serta untuk menganalisa akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor : 375K/PDT.SUS-PHI/2015 untuk PT. Charoen Pokphand Indonesia dan PT Surya Bangun Indo Perkasa. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif sebagai metode utama dan pendekatan yuridis empiris sebagai metode pendukung, kemudian sumber data yang diperoleh yaitu dari data sekunder dan data primer, untuk selanjutnya data-data tersebut dianalisis secara metode kualitatif.

TINJAUAN YURIDIS SANKSI PIDANA ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN POLIGAMI TANPA IZIN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PANGLIMA TNI NOMOR : PERPANG/11/VII/2007 TENTANG TATA CARA PERNIKAHAN, PERCERAIAN DAN RUJUK BAGI PRAJURIT Jo PASAL 279 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM

2020-10-13T07:26:58+00:00

Aparat penegak hukum yang terlibat dalam sistem peradilan militer (criminal military justice system) adalah Atasan yang berhak menghukum (Ankum), Polisi Militer, Oditur Militer, Perwira Penyerah Perkara (Papera), Hakim Militer, Penasihat Hukum dan Pejabat Lembaga Pemasyarakatan Militer. Pemeriksaan persidangan pengadilan merupakan subfungsi dari penegakkan hukum yang dilaksanakan oleh Oditur Militer dan Hakim Militer serta pejabat pengadilan terkait dalam sistem peradilan militer untuk menentukan kesalahan terdakwa dan penjatuhan hukuman. Pada masyarakat militer (kesatuan Prajurit TNI) putusan Peradilan Militer bervariasi bentuk dan kuantitas pemidanaan yang dijatuhkan Hakim Militer dalam perkara yang sama. Penulis membatasi penelitiannya dalam tindak pidana poligami/kawin ganda yang dilakukan oleh Prajurit TNI yang dijatuhi pemidanaan (sentencing) berupa pidana penjara (gazeling) dan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer. Pertimbangkan hukum dalam perkara poligami meliputi juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan, sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan. Adanya perbedaan pertimbangan hukum menyebabkan variasi sanksi pidana pada putusan Hakim Militer dalam perkara tindak pidana poligami..

TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK DALAM PERKAWINAN SIRRI

2020-10-13T09:25:44+00:00