Jurnal Pilar Keadilan

ATAS TABUNGAN TANPA BUKU DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 13/POJK.03/2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BANK UMUM (STUDI KASUS LAYANAN JENIUS PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, TBK)

Priandi Priandi, Muh Nasir, andhyka Muchtar — Wed, 20 Mar 2024 00:00:00 +0000

Dunia Perbankan sangat tergantung pada nasabah yang akan menyimpan dananya di bank dan yang meminjam dana dari bank, karena nasabah merupakan salah satu faktor penting dalam bisnis perbankan. Untuk mendapatkan nasabah tersebut, diperlukan kepercayaan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh bank terhadap nasabahnya. Tujuan penelitian saya yang diangkat dari tesis ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum perbankan dalam melindungi dana nasabah, untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban bank terhadap nasabah bank sebagai korban atas kelalaian bank dan untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Agung dalam perkara hilangnya uang nasabah atas kelalaian bank. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menganalisis hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan dengan cara meneliti data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dengan menggunakaan teori perlindungan hukum dan teori pertanggungjawaban sehingga dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini, yang mengenai pertanggungjawaban bank dalam memberikan ganti rugi terhadap nasabah atas kelalaian bank dan mau pun kelalaian nasabah itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian adalah, layanan Digital Banking di Indonesia sudah terdapat perlindungan hukum baik dari Perlindungan Secara Preventif Dan Perlindungan Secara Refresif Berdasarkan 13/Pojk.03/2021 Tentang Penyelenggaraan Bank Umum. Pertanggungjawaban bank dalam memberikan ganti rugi terhadap nasabah atas kelalaian bank yaitu dengan adanya peraturan perundang-undangan yang melindungi nasabah yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan undang-undang Otoritas Jasa keuangan Nomor 21 Tahun 2011.

Penulis melakukan pendekatan penelitian terhadap Produk Digital Banking yang terdapat di Bank Tabungan Pensiunan Nasional dimana tidak semua kerugian nasabah terdapat dalam kelalaian pihak Bank melainkan dapat terjadi juga kesalahan yang diakibatkan oleh kelalaian oleh pihak Nasabah itu sendiri.

INTERPRETASI PASAL 112 DAN PASAL 127 AYAT (1) UNDANGUNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DALAM MENENTUKAN KUALIFIKASI TINDAK PIDANA

Jendri Geraldo, Andhyka Muchtar, Muh Nasir — Wed, 20 Mar 2024 00:00:00 +0000

Pelaku Penyalahgunaan narkotika di Indonesia menjadi momok menakutkan bagi
bangsa Indonesia. Narkotika merupakan suatu zat atau obat yang dapat
mengakibatkan ketidaksadaran dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi
susunan syaraf central Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika merupakan
Perbuatan pidana yang dilakukan oleh subyek pidana yang menggunakan zat atau
obat yang dilarang oleh undang-undang yang dapat menyebabkan penurunan atau
perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa
nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan baik pelaku maupun orang lainnya.
Subyek pidana yang dimaksud dalam tindak pidana narkotika ini adalah setiap
orang. Setiap orang tersebut dapat diklasifikasikan menjadi Pengguna, Pengedar,
Produsen, Importer dan Eksportir. Permasalahan dalam tesis ini yaitu bagaimana
interpretasi Pasal 112 dan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 Tentang Narkotika dalam menentukan kualifikasi tindak pidana dan
bagaimana reformulasi kualifikasi tindak pidana terhadap Pasal 112 dan Pasal 127
Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dikaitkan
dengan kepastian hukum. Metode penelitian ini mengunakan jenis penelitian
yuridis normative, secara spesifik menggambarkan Interpretasi Pasal 112 dan Pasal
127 ayat (1) huruf a tentang narkotika di Indonesia, agar memberikan kualifikasi
dan kepastian hukum, sumber data yang digunakan yaitu bahan hukum skunder dan
primer. Tindak pidana narkotika dalam rumusan Pasal 112 dan Pasal 127
Kualifikasi adalah suatu pembagian atau pengelompokan. Sedangkan Tindak
Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang
mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar
aturan tersebut. Tindak pidana juga dapat dikatakan sebagai perbuatan yang oleh
suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, dilarang ditujukan kepada
perbuatannya, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang
menimbulkan kejadianitu.Suatu perbuatan hukum dapat dinyatakan sebagai
perbuatan pidana apabila memenuhi unsur obyektif dan subyektif. Tindak pidana
merupakanbagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap
seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Formulasi pidana merupakan suatu
bentuk perumusan perbuatan pidana yang dituangkan sebagai ketentuan pidana.