EKSISTENSI ASAS PRAESUMTIO IUSTAE CAUSA DAN PENGARUHNYA TERHADAP TINDAKAN HUKUM PEMERINTAH DALAM BIDANG HUKUM PUBLIK (PTUN SERANG)

Abstract

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) merupakan dasar lahirnya sengketa
tata usaha Negara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 4 UU No.5 Tahun
1986 dan karenanya merupakan objek pemeriksaan PTUN. Dari suatu keputusan
TUN yang selalu mengandung asas praesumptio iustae causa, yaitu suatu
Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking) harus selalu dianggap sah selama
belum dibuktikan sebaliknya sehingga pada prinsipnya harus selalu dapat segera
dilaksanakan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam
penelitian ini adalah: Faktor-faktor apakah yang menyebabkan adanya tindakan
hukum pemerintah dalam hukum publik? Bagaimanakah korelasi antara
praesumtio iustae causa dengan tindakan hukum publik (PTUN Serang)?
Selanjutnya jenis dari penelitian ini adalah penelitian hukum normative dan
penelitian field research, mengumpulkan data-data yang di hasilkan dari
penelitian, mengkaji undang-undang dan buku-buku hukum sebagai objek utama
dalam penelitian ini. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan
adanya tindakan hukum pemerintah terhadap hukum publik. Tindakan
Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tidak selamanya sesuai dengan keinginan
masyarakat, walaupun tindakan tersebut dilakukan untuk menjalankan urusan
pemerintahan. Tindakan suatu Badan/Pejabat Tata Usaha Negara seringkali
bertentangan atau merugikan kepentingan masyarakat. Pertentangan antara
keputusan Pejabat Tata Usaha negara dengan kepentingan masyarakat. Korelasi
antara praesumtio iustae causa dengan tindakan hukum publik. Pada dasarnya
wewenang hukum publik dikaitkan selalu pada jabatan publik yang merupakan
organ pemerintahan (bestuurs orgaan) dan menjalankan wewenangnya dalam
fungsi pemerintahan, yang dalam segala tindakannya selalu dilakukannya demi
kepentingan umum atau pelayanan umum public service.