PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA BERUPA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI OLEH TERPIDANA KORUPSI

Abstract

Penelitian  ini  bertujuan untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam  pengembalian kerugian keuangan negara berupa pembayaran uang  pengganti oleh terpidana korupsi dan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan penyidik polri dalam  mengatasi kendala-kendala kendala pengembalian kerugian keuangan negara berupa pembayaran uang pengganti oleh terpidana korupsi. Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif, dengan  pendekatan  yuridis  normatif  sebagai  pendekatan  utama  dan  yuridis  empiris  sebagai  pendekatan  pendukung. Sumber  data  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari  data  sekunder  sebagai  data  utama  dan  primer  sebagai  data  pendukung. Selanjutnya,  data-data  tersebut  kemudian  diolah  dengan  cara  metode  kualitatif. Hasil  penelitian memperoleh keterangan bahwa pidana pembayaran  uang pengganti telah diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.  Jumlah pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda  yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Apabila uang pengganti tidak dibayar,  maka terpidana dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi  ancaman maksimum dari pidana pokoknya. Oleh karena itu, pengembalian  kerugian keuangan negara tidak dapat optimal. Jumlah pengganti kerugian  keuangan negara perlu ditingkatkan, dengan melakukan penyitaan dan perampasan  terhadap aset/harta kekayaan pelaku. UU Perampasan Aset perlu dibentuk sebagai  dasar hukum perampasan aset dari hasil korupsi.